LAPORAN KEUANGAN MENJADI ALAT POLITIK: STUDI NARATIF APBD

Abstract

Laporan keuangan pemerintah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan tersebut sering dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisi kekuasaan atau mencakup pihak lawan. Penelitian ini bertujuan mengungkap berbagai narasi politik yang tersembunyi dalam proses penyusunan, penyajian, dan pemanfaatan laporan APBD. Melalui pendekatan kualitatif naratif dan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pengujian, menemukan bahwa APBD kerap digunakan sebagai alat untuk legitimasi politik, distribusi patronase, serta kampanye terselubung. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak bersifat netral, melainkan terkait erat dengan dinamika hubungan kekuasaan yang kompleks. Penelitian ini merekomendasikan agar perlunya peningkatan tata kelola keuangan yang berintegritas, pengawasan yang independen, dan peningkatan literasi fiskal masyarakat.